Komisi VI DPR Pertanyakan Impor Beras ke Mendag

DPR Komisi VI Rapat dengan Menteri Perdagangan, (Foto:ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Komisi VI DPR RI melakukan Rapat dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, guna membahas kebijakan Kementerian Perdagangan yang membuka keran impor beras 500 ribu ton. Dalam rapat tersebut hadir pula Dirut Bulog dan Dirut PT PPI.

Mendag Enggar pun mengatakan bahwa, kebijakan tersebut bertujuan untuk menurunkan harga beras. Dia pun mengklaim impor tersebut terbukti mampu menekan tren kenaikan harga beras di Pasar meskipun belum terlalu signifikan dampaknya.

“Sesudah kami umumkan mengenai rencana impor beras itu, maka tren kenaikan itu tidak naik, Kemudian terjadi penurunan (harga beras) beberapa ratus rupiah sampai Rp 700 rupiah.Ini sekarang kita berada pada maintain ada kenaikan dan turun tidak terlalu besar. Tidak bisa dipaksa turun terlalu jauh karena suplainya harus didorong,” kata Enggar selaku Menteri Perdagangan, Jakarta, Kamis (18/1/18).

DPR Cecar Pertanyaan Bagi Menteri Perdagangan

Beberapa anggota DPR Komisi VI, mengatakan, Iskandar Syaichu dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelaskan isu yang beredar di masyarakat adalah potensi keuntungan bisnis sebesar Rp 1,5 triliun.

Nasril Bahar dari Fraksi PAN juga mengungkapkan persoalan komoditas berkaitan dengan permainan data. “Akhirnya menyebabkan perburuan rente,” kata Nasril.

Kemudian, Bambang Haryo dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meragukan beras impor bisa datang tepat waktu. Perhitungannya, kapal dengan kecepatan 9 knot yang asalnya dari Thailand butuh minimal 15 hari untuk sampai ke pelabuhan di Indonesia.

Sementara, Nyat Kadir dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) mendukung kebijakan impor beras pemerintah. Pasalnya, stok Bulog berada di bawah satu juta ton, sehingga klaim surplus beras Kementerian Pertanian keliru.

“Kalau ada surplus, cadangan beras Bulog lebih dari 3 juta ton,” ujar Kadir. Namun, impor beras harus diawasi untuk menghindari praktik kecurangan yang merugikan negara.

Abdul Wachid dari Fraksi Gerindra pun meminta neraca beras yang tidak jelas dipicu oleh kesimpangsiuran data antara Kementerian Perdagangan dan Pertanian. Sehingga, antarkementerian butuh koordinasi yang lebih baik untuk menghasilkan kebijakan tepat.

Previous articleGelar Pameran TIBS 2018, Taiwan Miliki Spesialisasi Khusus di Industri Perkapalan
Next articleSandiaga Dihujani 8 Pertanyaan oleh Penyidik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here