Pengacara dan Dokter Setnov Nyusul ke Bui

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan

Jakarta, PONTAS.ID – Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, dan dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo bakal menyusul Novanto ke bui. Sebab keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Mereka diduga melakukan tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan kasus e-KTP ketika Setya Novanto masih berstatus tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga keduanya bekerja sama memasukkan Setya Novanto ke rumah sakit.

“FY dan BST diduga bekerja sama untuk memasukkan tersangka SN ke rumah sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Basaria juga menyatakan, kerja sama kedua orang tersebut diduga bertujuan agar Novanto dapat menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Sebagaimana diketahui, sebelum kasus kecelakaan terjadi, pada pertengahan November silam, KPK hendak menangkap Novanto di rumahnya. Namun, yang bersangkutan tidak ditemukan di rumahnya.

Sehari setelah itu, pada malam harinya, Novanto dikabarkan mengalami kecelakaan dan dibawa ke RS Medika Permata Hijau.
Basaria melanjutkan, meskipun Setya Novanto mengalami kecelakaan tapi Novanto tidak dibawa ke IGD, melainkan langsung ke ruang rawat inap VIP.

Ternyata sebelum dirawat di RS Medika Permata Hijau, Fredrich diduga sudah datang terlebih dulu untuk berkoordinasi dengan pihak di RS tersebut.

“Didapat informasi bahwa salah satu dokter di RS mendapat telepon dari seorang yang diduga sebagai pengacara SN bahwa SN akan dirawat di RS sekitar pukul 21.00 WIB. Padahal, saat itu belum diketahui SN akan dirawat karena sakit apa,” ujar Basaria.

KPK sebelumnya telah menetapkan Fredrich dan Bimanesh sebagai tersangka kasus ini.
Dalam kasus ini, keduanya disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.
Editor: Hendrik JS

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here