Pengamat: Rezim Berganti Ormas Terbelenggu

Ilustrasi UU Ormas

Jakarta, PONTAS.ID – Pakar hukum pidana Universitas Bina Nusantara (Binus) Jakarta, Ahmad Sofian, menyatakan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) dapat diartinya pemerintah berwenang dapat membubarkan partai politik (parpol) tanpa melalui proses pengadilan. Pasalnya, dalam UU Ormas tersebut diatur pemerintah dapat membubarkan Ormas tanpa melalui proses peradilan.

“Itu sama sebetulnya intinya eksekutif bisa membubarkan parpol. Ditafsirkan begitu parpol bisa dibubarkan oleh pemerintah. Organ yang ada dalam kehidupan masyarakat. Bahkan membentuk Ormas untuk bangun konstituennya,” kata Ahmad Sofian, Jakarta, Senin, (8/1/18).

Menurutnya, Ormas yang ada di Indonesia mayoritas berisi aspirasi politik masyarakat, maka bisa dipastikan berafiliasi dengan parpol. “UU Ormas ini bahaya, karena apabila digunakan rezim tidak dukung kebebasan berpendapat demokrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut Ahmad Sofian menjelaskan rezim pemerintahan Jokowi-JK memiliki maksud untuk memukul Ormas yang tidak sependapat dengan penguasa. “Ketika rezim berganti, Ormas bisa dibelenggu. Jangan melihat sempit. LSM bisa di intervensi,” tuturnya.

UU Ormas katanya harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD). ‎”Masa bisa Ormas bisa dibubarkan tanpa pengadilan. Itu negara non demokrasi yang bisa membekukan Ormas dalam putusan pengadilan. Kita mengalami kemunduran satu langkah,” jelasnya.

Menurut Koordinator Nasional End Child Prostitusion, Child Pornography and Trafficking of Child for Sexual Purposes (ECPAT) Indonesia ini, negara sewenang-wenang bisa bubarkan Ormas tanpa pengadilan. Sebab itu, kata dia, seharusnya semua Ormas menentang. “Itu kan otoriter, tidak mempercayai peradilan. Kan harus kalau mau dibubarkan, diminta klarifikasi oleh pengadilan. Harus izin pengadilan,” paparnya.

Sebab itu, Ahmad Sofian mendukung beberapa LSM sedang mengajukan judical review ke MK terkait UU Ormas. “Mereka punya pandangan yang sama dengan saya bahwa ada bahaya jika UU memberikan kewenangan eksekutif untuk bubarkan organisasi,” pungkasnya.

Previous articleGugat Cerai, Ahok Minta Hak Asuh Anak ke Vero
Next articlePengamat: Jenderal Mulyono Dipertahankan Sebagai KSAD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here