Kinerja Legislasi Buruk, Pembuatan UU Tidak Terpaku ke DPR

Firman Soebagyo
Firman Soebagyo

 

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengakui, jika masa sidang DPR periode kemarin adalah periode buruk bagi kinerja legislasi.

Sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, kinerja anggota DPR sepanjang 2017 lamban. DPR menetapkan 52 RUU prolegnas prioritas, namun hanya enam yang diselesaikan.

Firman menutukan ada beberapa faktor yang sebetulnya menghambat proses kinerja UU. Pertama, DPR akhir-akhir ini dihadapkan dengan persoalan kasus hukum seperti mega korupsi e-KTP menyeret nama Ketua DPR non aktif Setya Novanto yang membuat seluruh komponen di legislatif ikut merasakan dampak psikologis politik akibat kasus itu.

Kedua, menurut Firman pembahasan UU tidak semua dibahas secara sepihak oleh DPR tetapi harus bersama pemerintah.
“Ketika pemerintah tidak pro aktif semua itu akan menganggu jalanya pembahasan RUU contohnya di RUU pertembakauan, minuman beralkhohol , Koperasi, KPPU semua masih belum selesai dibahas karena disandera kementerian perdagangan yang tidak ada progres dan melakukan pembahasan oleh kementerian Hukum dan HAM seperti ini patut dipertanyakan kepada pemerintah,” kata Firman kepada pontas.id, Rabu (27/12/2017).

Lebih lanjut politikus Golkar ini menilai, pembuatan UU di DPR memang dilakukan dengan hati-hati. Sebab, UU dihasilkan itu adalah produk politik hukum yang harus disusun dan ditata dengan rapi agar bisa terjaga kualitasnya.

“Untuk itu sudah seharusnya pembuatan UU itu tidak hanya terpaku saja dengan DPR tapi harus ada peran pemerintah untuk bersinergsi agar setiap UU dibahas dapat dihasilkan dengan baik tanpa harus banyak ditunda-tunda pembahasannya,” tegas Firman.

Sebelumnya, Koordinator Formappi Sebastian Salang menilai periode DPR 2017 adalah tahun terburuk dalam sisi legislasi. atau UU.

“Ketika jumlah RUU yang direncanakan begitu banyak, kelihatan bagaimana terseok-seoknya DPR dalam mengejar target. Mereka hanya mampu mencapai 11,5% dari target legislasi. Poin kami secara umum tahun 2017 adalah tahun kegelapan bagi DPR,” ujar Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang dikutip Jumat, (22/12/2017).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here