Jakarta, PONTAS.ID –Terjangkitnya 20 provinsi atas wabah Difteri harus mendapat perhatian serius oleh pemerintah. Ancaman penyakit yang mengkaibatkan kematian ini harus benar-benar mendapat cermatan dan penanganan yang di luar kebiasaan.
Hal ini dikatakan Anggota KomisiIX DPR Okky Asokawati terkait wabah Difteri yang melanda di 20 provinsi.
“Dari penyebaran wabah yang terjadi saat ini, pemerintah tentunya memiliki peta penyebaran virus difteri. Dari peta tersebut, pemerintah dapat melakukan tindakan yang fokus dan terarah serta dapat melokalisir penyebaran virus ke tempat lainnya,” kata Okky dalam keterangan pers, Selasa (5/12/2017).
Terkait dengan penanganan difteri, kata politikus PPP ini, pemerintah harus memastikan ketersediaan antibiotik dan anti serum difteri sebagai langkah cepat dalam merespons penderita difteri. Ketersediaan dan langkah cepat dalam menangani penderita wabah difteri untuk meminimalisir dampak lanjutan bagi penderita.
“Belajar dari wabah Difteri ini, pelaksanaan imunisasi yang dilakukan terhadap anak-anak harus dipastikan dilakukan dengan tepat dan benar,” ujar Okky.
Data imunisasi anak semestinya terintegrasi antara data saat balita dan saat memasuki usia sekolah dasar. Peran serta orang tua, tenaga kesehatan serta pihak sekolah dapat lebih ditingkatkan.
“Integrasi data imunisasi anak ini perlu dipikirkan untuk membuat data tunggal dengan melampirkan data imunisasi anak saat memasuki awal sekolah. Adanya Rapor Kesehatan Anak Sekolah perlu dipakai sbg alat kontrol cakupan imunisasi,” tegasnya.
Namun demikian, lanjut Okky, ada juga yang terungkap penderita yang telah melakukan imunisasi lengkap namun masih terkena wabah, kondisi ini perlu diverifikasi soal kualitas vaksin.
Standard kualitas vaksin mesti dipastikan mampu menangkal virus yang masuk ke tubuh. Jika memang vaksin tidak lagi mampu menangkal virus, semestinya produk vaksin disesuaikan dengan virus yang ada. Kemungkinan juga terjadi mutasi virus yang lebih cepat. Sehingga efektifitas obat menjadi tidak tepat. Karenanya perlu dilakukan penelitan terkait efektifitas vaksin.
“Seharusnya penyakit-penyakit yang sudah ada vaksinasinya tidak lagi terjangkit di masyarakat. Karena hal itu merupakan vaksinasi dasar. Kampanye publik terkait vaksinasi masih kurang memberikan edukasi maupun kepercayaan bagi masyarakat. Dan untuk ini pemerrintah dengan pemangku kepentingan lainnya harus melakukan koordinasi yang baik,” tegas Okky.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sudah menetapkan status KLB untuk penyebaran difteri. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Corynebacterium Diphteriae dan telah memakan korban jiwa di setidaknya 20 provinsi di Indonesia.
Status KLB ditetapkan apabila ditemukan minimum satu kasus difteri. Adapun tindakan yang perlu dilakukan antara lain pemberian antibiotik, serum, dan imunisasi kepada orang-orang di sekitarnya.
Penyakit ini mudah menular dan berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Meski ada vaksin DPT untuk pencegahan difteri, Public Health Emergency Operating Center (PHEOC) Kementerian Kesehatan baru-baru ini merilis data bahwa kasus difteri terdeteksi di 23 provinsi per November 2017. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dalam pernyataan tertulisnya menyampaikan kejadian luar biasa ini mengindikasikan bahwa program imunisasi nasional tidak mencapai sasaran. “Dalam menghadapi dan mengatasi masalah difteri, kita harus memperbaiki pelaksanaan program imunisasi secara menyeluruh. Hal tersebut penting untuk mendapat perhatian yang serius dari semua kalangan kesehatan, khususnya dokter spesialis anak,” bunyi pernyataan tertulis IDAI, Sabtu (2/12).
Menurut analisis IDAI, ada dua hal yang menyebabkan difteri kembali merebak dan menjadi kejadian luar biasa di Indonesia. Pertama, cakupan imunisasi gagal mencapai target. Kedua, imunisasi gagal membentuk antibodi secara maksimal pada anak.
Sebagai langkah penanggulangan, IDAI mengimbau masyarakat agar lebih jeli mengenali gejala difteri. Untuk memutuskan rantai penularan, seluruh anggota keluarga serumah juga harus segera diperiksa oleh dokter. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada anggota keluarga lain yang menderita atau karier pembawa kuman difteri.
